Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sebut punya anggaran Rp 317,59 triliun sejak menjabat, tapi tak bisa atasi banjir di ibu kota. Hal ini disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Kamis (25/2/2021) siang. Meski Pemprov DKI Jakarta punya anggaran dengan nominal fantastis, PSI heran kenapa masih gagal juga menanggulangi banjir ibu kota.
"Dengan besaran anggaran tersebut jelas, bahwa sebenarnya bapak gubernur memiliki kemampuan finansial yang luas untuk mewujudkan program pencegahan banjir," ucap Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana. Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu seharusnya bukan hanya untuk memberikan bantuan sosial kepada warga korban banjir. Selama dipimpin Anies, Justin menyebut, program penanganan banjir Pemprov DKI seolah jalan di tempat.
Normalisasi warisan Jokowi Ahok pun mendadak mandek di masa kepemimpinan Anies. Program naturalisasi yang jadi andalan Anies semasa kampanye dulu pun tak jelas realisasinya. Belum lagi program 1,8 juta sumur resapan yang masih jauh dari target.
"Sampai dengan saat ini bapak Gubernur Anies sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun, tapi program program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," ujarnya. Akibat ketidakseriusan Anies mengurus banjir, masyarakat kini yang harus merasakan getahnya. Terbukti dengan adanya 113 RW yang terendam banjir pada Sabtu (25/2/2021) lalu.
Ribuan warga Jakarta pun terpaksa mengungsi imbas banjir tersebut. Bahkan, ada lima orang warga yang tewas akibat banjir. "Pemprov DKI terkesan abai dalam mencegah banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita," tuturnya.
"Kami khawatir akan jadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya," tambahnya menjelaskan. Ia menilai Anies tak serius menangani banjir di ibu kota, sehingga Fraksi PSI menggulirkan interpelasi untuk meminta penjelasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah tersebut. "Interpelasi ini akan kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung dia.
Untuk menggulirkan interpelasi, PSI masih membutuhkan dukungan dari fraksi lain di DPRD DKI. Pasalnya, untuk menggulirkan hak interpelasi dibutuhkan dukungan setidaknya 15 anggota DPRD. "Kami yakin partai partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini masih sangat tidak maksimal. Bagi partai partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD," tuturnya.
"Kami menagih penjelasan yang gamblang dari gubernur," tambahnya menjelaskan. Pemprov DKI Jakarta mengklaim berhasil mengatasi banjir yang menerjang ibu kota di awal tahun 2021 ini. Bahkan, banjir yang terjadi tahun ini diklaim bisa surut hanya dalam kurun waktu enam jam.
Lokasi terdampak banjir pun diklaim berkurang dibanding tahun tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah pengungsi dan korban jiwa pun disebut berkurang signifikan dibandingkan banjir pada beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini pun tak lepas dari kinerja Dinas Sumber Daya Air yang telah mengantisipasi jauh sebelum bencana banjir datang.
Apresiasi terhadap para petugas pun disampaikan Anies lewat video singkat yang diunggah di akun instagram miliknya (@aniesbaswedan). Namun yang terjadi saat ini, Anies ternyata diam diam mendepak Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini Yusuf dari jabatannya. Padahal, Juaini yang dilantik Anies sejak 8 Juli 2019 lalu menjadi tulang punggung penanganan banjir di ibu kota yang belakangan ini jadi sorotan.
Baca juga: Sosok Kasir Kafe Korban Penembakan Bripka CS, Pribadi yang Ramah dan Tidak Pernah Marah Juaini kini turun kelas setelah digeser Anies menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Utara menggantikan Ali Maulana Hakim yang diangkat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Pencopotan Juaini ini pun terkesan diam diam lantaran baru diketahui saat Anies menggelar pelantikan di Balai Kota DKI.
Posisi Kepala Dinas SDA DKI pun kini ditempati oleh Yusmada Faizal yang sebelumnya menjabat Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum dapat posisi baru, Juaini sempat membeberkan program sumur resapan atau drainase vertikal yang jadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tangani banjir di Jakarta. Ya, Anies pernah mencanangkan pembuatan 1,8 juta sumur resapan untuk mengatasi banjir ibu kota.
Proyek pembuatan sumur resapan itu bakal dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2020 hingga 2022 mendatang. Meski optimis mampu membuat jutaan sumur resapan, nyatanya realisasi dari proyek tersebut sangat rendah. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf menuturkan hingga saat ini baru 2.974 sumur resapan yang berhasil dibangun.
"Kalau SDA sendiri kemarin (2020) sudah sampai 2.974 sumur resapan," ucapnya saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2021). Ini artinya, program pembuatan sumur resapan yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan masih jauh dari target. Bahkan, progres pengerjaannya belum mencapai satu persen dari target di 2020 lalu. Padahal, pembuatan drainase vertikal ini sejatinya sangat sederhana, yaitu hanya dengan membuat lubang.
Juaini beralasan, pihaknya terkendala masalah vendor yang hanya ada dua di tahun 2020 lalu. Pihaknya bakal mengebut pengerjaan sumur resapan di tahun 2021 ini. "Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua, nah sekarang lagi diproses, vendornya itu ada 100," ujarnya. "Kami harapkan banyaknya vendor jadi yang kerja juga banyak, sehingga program bisa cepat kami jalankan," tambahnya menjelaskan.
